Facts About reformasi intelijen Revealed
The newly-revised Criminal Code (KUHP), that may be executed in December 2025, provides increase to many problems relating to flexibility of expression. Content 218 and 219 of The brand new Criminal Code expands the provisions that criminalize any public assaults on the “honor or dignity” or the President or Vice President. Post 240 prohibits verbal and created insults against The federal government or condition establishments., aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.
Reaksi kritis yang membangun buat semua prajurit TNI dan anggota Polri demi aparat yang berkualitas dan sejahtera #uutni #perwira #bintara #tamtama #polri #tni #uupolri #infografis...
Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Menace-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Beneath this short post, associates or administrators of CSOs who dedicate “functions of hostility” or blasphemy can facial area lengthy jail sentences.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi trouble fixing malah asik menjadi obstacle utilizing.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
In an Intense way, this example is often called the contestation among the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to the May perhaps 1998 riots that passed off a few days right before Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi issues resolving malah asik menjadi dilemma getting.
Even https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/ though formally faraway from coordination underneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could nonetheless inquire BIN for info. “To be a minister, I often get details from the Head of BIN and sometimes inquire BIN to present displays at ministerial conferences,” he mentioned.[3]
nationwide rallies to protest towards Indonesia’s democratic backsliding in front of your house of Reps intricate in Jakarta from September 24 to September 30. The protesters sent 7 calls for, which includes to the rejection of many controversial charges, like the revised Corruption Eradication Commission Law and Mining Regulation, the resolution of previous human rights violation instances, and also the cessation of the militarization and securitization in the Papua region.
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.
PERADI Rule No. a single/2010 stipulates that advocate are prompt to supply Skilled bono approved support no less than 50 hours of labor yearly. This provision may very well be utilized as regarded one of several necessities to amass or to renew the Advocate Identification Card (“KTPA”) and when advocates couldn't achieved this requirement, then the KTPA issuance may very well be deferred ideal until this necessity is fulfilled. The initial submit may be accessed Suitable in this article. < Prev Next >